Caleg terpilih menjadi Anggota DPRRI 2014-2019

Berdasar Keputuusan KPU ,14Mei 2014.,nomor 416 tahun 2014.
 Caleg terpilih menjadi Anggota DPRRI 2014-2019

Hanafi Rais,PAN 
H.M.IdhamSamawi ,PDIP.
Siti Hediati S , Golkar
MY Esti Wijayati ,PDIP.
Andhika Pandhu P,Gerindra.
Dr. H .Sukamta.,PKS.
H. Agus Sulsityono,PKB.
Ambar Tjahyono, P Demokrat.


Anggota DPD terpilih 2014:

GKR Hemas
Moch Afnan Hadikusumo.
Cholid Mahmud.
Hafidz  Asrom

Hasil rekapitulasi KPU nasional pemilu 2014 yang disahkan 9 Mei 2014 malam

Berikut ini daftar lengkap perolehan suara parpol peserta Pemilu 2014 dari hasil rekapitulasi KPU nasional
9 Mei 2014 malam.

1. Partai NasDem: 8.402812 (6,72%)
2. PKB: 11.298.957 (9,04%)
3. PKS: 8.480.204 (6,79%)
4. PDIP: 23.681.471 (18,95%)
5. Partai Golkar: 18.432.312 (14,75%)
6. Partai Gerindra: 14.760.371 (11,81%)
7. Partai Demokrat: 12.728.913 (10,19%)
8. PAN: 9.481.621 (7,59%)
9. PPP 8157488 6,53%
10. Partai Hanura: 6.579.498 (5,25%)
14. PBB: 1.825.750 (1,46%)
15. PKPI: 1.143.094 (0,91%)

Total suara sah dalam Pemilu 2014 adalah 124.972.491.
Partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif ini mencapai 75,11 persen.

untuk jual beli rumah lihat :

http://rumahtanahdijogjakarta.blogspot.com/

Saat ini, Demokrasi atau MoneyCrazy..?

Pemantau pemilu Kemitraan mengungkapkan, praktik politik uang pada Pemilu 2014 terjadi lebih masif, vulgar, dan brutal dibandingkan pemilu terdahulu. Bukan hanya melibatkan peserta pemilu dan pemilih, tetapi juga penyelenggara pemilu.

"Kami banyak mendengar dan menerima laporan, politik uang pada pemilu kali ini sangat masif, vulgar dan brutal. Bahkan, ada yang mengatakan paling brutal dan vulgar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya," ujar Penasehat Pemantau Kemitraan Wahidah Suaib di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014, kompas).

Dia mengatakan, berdasarkan laporan pemantau di lapangan, politik transaksional melibatkan partai, caleg, saksi partai, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan panitia pemungutan suara (PPS). Hal itu dilakukan untuk memenangkan caleg atau partai tertentu.

Wahidah juga mengatakan, hal tersebut jelas melanggar azas independensi dan profesionalisme yang mestinya dijunjung tinggi penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Politik tebar uang ini sangat memprihatinkan karena dilakukan secara terang-terangan dan parahnya sebagai suatu yang hal lazim.

Terkait politik uang yang makin menguat, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pernah membuat survei khusus untuk mengukur tingkat skala politik uang dalam pilkada. Survei tersebut dilakukan dengan populasi nasional pada bulan Oktober 2005 dan Oktober 2010. Survei menggunakan metode penarikan sampel Multistage Random Sampling (MRS). Jumlah sampel sebanyak 1.000 orang responden dengan tingkat kesalahan sampel (sampling error) sebesar plus minus 4%. Hasil survey menunjukkan publik yang menyatakan akan menerima uang yang diberikan oleh kandidat mengalami kenaikan. Pada tahun 2005, sebanyak 27,5% publik menyatakan akan menerima uang yang diberikan calon dan memilih calon yang memberi uang. Angka ini naik menjadi 37,5% di tahun 2010.

Demikian pula persepsi public bahwa politik uang akan mempengaruhi pilihan atas kandidat, juga mengalami kenaikan dari 53,9% di tahun 2005 menjadi 63% di tahun 2010.

(suarapublik.co.id/index/index.php?...politik-uang..).

 Sedangkan faktor yang menyebabkan poltik uang ini makin marak dan seperti lazim  sampai saat ini, menurut hasil survey dan diskusi adalah:

1. Masyaraakat  yang masih perlu uang karena kondisi ekonominya belum sejahtera.

2. Caleg yang memaksakan diri, tanpa melihat kemampuan riil.

3, Adanya investor atau botoh atau cukong yang siap mendanai si caleg , yang bila berhasil jadi anggota legislatif, si pemodal itu  akan mendapat proyek ( main mata )  dari pemda atau pemerintah pusat yang seharusnya ditender terbuka. Seperti diketahu anggota legislatif saat ini punya wewenang di anggaran APBD/APBN sampai sangat rinci.

4. Prakondisi di masyarakat dimana  banyak sekali pilkada menggunakan politik uang dan si pemain money politik tetap dapat berkuasa dengan nyaman.

5. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum pengadil pemilihan umum  telah tercoreng oleh kasus  suap yang mengenai langsung Puncak kekuasaan Mahkamah Konstitusi yaitu  Ketua Mahkamah Konstitusi.

5. Prakondisi di masyarakat oleh putusan -putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak MK menangani  sengketa hasil  Pilkada dari tahun 2008 ( baik diketuai Mahfud ataupun Akil ) yang  didalamnya terdapat politik uang, yaitu

  a. MK tidak merekomendasikan pengusutan politik uang ke polisi menjadi pidana dengan sangsi hukum yang berat  dan  hanya mendiskualifikasi ( menggugurkan ) peserta pilkada tersebut.

  b. Bila pihak penggugat  dan tergugat akhirnya terbukti di persidangan sama sama melakukan  politik uang gugatan cuma ditolak tapi tidak  ada sangsi hukum terhadap para  pelaku, dan tak ada diskualifikasi pada mereka.

  c. Putusan Mk untuk pemilihan ulang tidak ada sangsi diskualifikasi terhadap pelaku politik uang,atau menjadikannya pidana pemilu yang berujung diskualifikasi ,  dan ternyata pelaku kembali melakukan politik uang dengan modus yang berbeda.

Hal ini menjadikan persepsi di masyarakat bahwa politik uang itu adalah cara yang diperbolehkan dan pelaku tidak bisa dihukum dan  tak ada  sangsi.

Sehingga  apa yang bisa diharapkan dari anggota legsilatif hasil Pemilu 2014 ini ?

Pemilu saat ini lebih tepat dinyatakan sebagai pesta  MoneyCrazy daripada pesta Demokrasi.

Melihat besarnya kecintaan warga Yogya ke GKR Hemas istri Sultan HB X sebagai DPD RI, Maka Sultan Hamengkubuwono X layak diusung manjadi Calon Presiden RI

Melihat besarnya kecintaan warga Yogya ke GKR Hemas istri Sultan HB X sebagai DPD RI,

Maka Sultan Hamengkubuwono X layak diusung manjadi Calon Presiden RI .

GKR Hemas sebagai permaisuri Sultan HB X  telah terpilih 3 kali  sebagai anggota DPD , dan meraih dukungan selalu diatas  55 %, dan tanpa  politik uang.  Kemenangan ini seperti menang satu putaran dalam suatu pemilu dengan pesaing yang berjumlah 12 orang,

Hal ini juga menjadi bukti nyata bahwa keluarga keraton Yogyakarta baik Sultan HB X maupun permaisuri HB X mendapat dukungan dan kecintaan yang besar dari  masyarakat.

Sedangka mengenai kompetensi , bisa dilhta dari survei oleh The President Centre  Oktober 2013,

"Sri Sultan Hamengku Buwono X meraih nilai tertinggi yakni 529 poin," kata Direktur Eksekutif The President Center  saat mengumumkan hasil jajak pendapat di Jakarta, Rabu (23/10/ 2013 ).

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meraih nilai tertinggi sebagai tokoh yang paling memiliki kompetensi untuk diusung sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Jejak pendapat yang dilakukan The President Center, Sri Sultan meraih poin tertinggi mengungguli 37 tokoh nasional lainnya.

Rekap KPU DIY 25 April 2014

Dari hasil rekapitulasi KPU DIY :

8 caleg DPR RI yang lolos itu dari 7 parpol.
Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara parpol dalam rapat pleno KPU DIY,
PDIP menempati urutan pertama dengan perolehan 511.781 suara atau 24,86 persen.

Posisi kedua ditempati PAN dengan perolehan 282.207 suara atau 13 persen.
PAN namtinya mendapatkan 1 kursi.

Posisi ketiga ditempati Gerindra dengan perolehan 256.401 atau 12,46 persen.

Selanjutnya posisi keempat ditempati PKB dengan perolehan 211.689 suara atau 10,28 persen.

Posisi kelima Golkar memperoleh 193.806 suara atau 9,42 persen.

Posisi keenam PKS memperoleh 173.550 suara atau 8,43 persen.

Posisi ketujuh adalah Partai Demokrat memperoleh 136.876 suara atau 6,65 persen.


Parpol yang sesuai atau memenuhi jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), 257.433 hanya ada dua partai yakni PDIP dan PAN.
PDIP yang lolos adalah HM Idham Samawi dan Wijayati.

1 Kursi PAN, Golkar, PKS, Gerindra, PKB, adalah
Hanafi Rais, Siti Hediati alias Titiek Soeharto, Sukamto, Andika Pandu Purugabaya, Agus Sulistyono,

Demokrat meraup 136.876 suara, meloloskan Ambar Tjahjono meraih 38.166.
KRMT Roy Suryo hanya mendapatkan 28.243 suara. selisih 10.023 suara di bawah Ambar.


GKR Hemas untuk DPD RI memroleh 1.017.686 suara atau 50,59 persen.
Jumlah perolehan suara yang diraih GKR Hemas ini yang menembus angka 1 juta itu, tidak tertandingi calon lainnya

Caleg Terpilih sementara sebelum penetapan resmi KPU

Data diatas merupakan hasil perolehan suara hasil rekapiltulasi KPU DIY, dan kemuingkinan   besar tidak berubah.
Untuk penetapan resmi KPU DIY tangal 9 mei 2014.

berita dari KPU D di daerah Yogyakarta

KPUD Sleman

KPUD Kulonprogo yang dari media cetak ked. rakyat.

rekap dari KPUD kulonprogo

Caleg dan berita pengambil alihan BTN oleh Bank Mandiri,

Satu lagi keganjilan muncul di republik ini, yaitu tentang pengambil alihan Bank BTN oleh Bank Mandiri. Hal ini dipandang aneh karena sebenarnya beberapa pengamat perbankan  menyatakn Indonesai perlu bank yang fokus ke sektor sektor tertentu dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat. Bank BTN adalah masuk 10 bank terbesar di Indonesai dan  bank yang dikenal fokus ke sektor perumahan  dimana rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia termasuk manusia Indonesia selain pangan dan sandang.

Perlunya bank fokus juga sempat diutarakan oleh Perbanas, dimana  bank umum cenderung akan melayani segmen kredit yang paling menguntungkan, dan ini tentu tidak di KPR untuk ekonomi lemah. Kredit konsumsi seperti kartu kredit  dengan bunga tinggi  tentu paling menguntungkan misalnya. Jika akan menyasar perusahaan besar raksasa , biasanya perusahan besar juga tidak bergantung ke satu bank mereka bisa sindikasi, justru yang diperlukan adalah regulasi dari BI dan kementrian bidang ekonomi agar perusahaan besar di Indonesai mau ke bank nasional dan tidak ke bank asing, mengingat bank asing memang tingkat bunganya lebih rendah. , maka alasan untuk menyaingi  Bank  negara lain dengan berdasar  ukuran seperti kamuflase. Dan untuk memperbesar ukuran bank bisa juga dilakukan dengan membeli bank swasta bukan  BTN bank pemerintah yang fokus ke penyediaan rumah dengan kinerja baik. Bial alasan ketidak berhasilan pencapaian target pemenuhan 15 juta rumah seabgai alasan, ini perlu juga ditinjau dari pengaruh adanya mafia developer perumahan yang cederung tidak mau membangun rumah murah bagi rakyat  bukan BTN yang justru fokus sebagai penyalur kredit rumah. 

Indonesia  untuk pemerataan ekonomi justru perlu banyak bank-bank  fokus ke sektor tertentu seperti pertanian, dimana dulu pernah ada Bank Bumi Daya yang fokus ke pertanian.Pak Dahlan perlu berpikir ulang.

mengenai BTN  klik  dibawah ini
public expose BTN . 

Pertamina dipastikan kelola Blok mahakam 2017, demikian kata Dahlan, 20 April 2014.

Pada saatnya, akan diumumkan Caleg Terpilih sesuai Dapil.

( bagi pembaca yang ingin membeli rumah  atau tanah  di jogjakarta
silakan klik  http://rumahtanahdijogjakarta.blogspot.com/

terima kasih..

Money Politik,dan kemiskinan

Tidak dapat disangkal penyebaran uang untuk  memenangkan caleg di banyak tempat menurunkan kualitas demokrasi. Caleg yang terpilih menjadi tidak terjamin kualitasnya. Dan banyak caleg atau partai  berpikir dan merasa , telah memberi uang ya sudah, berarti sudah membayar pilihan rakyat yang 5 tahun itu. Tidak perlu tanggung jawab untuk 5 tahun,karena  kemarin  sudah dibayar untuk memilih.

Di lain pihak masyarakat yang masih banyak berkonomi lemah  sangat mudah untuk diberi uang dan dibujuk. Memang ada yang berkilah terima uangnya jangan pilih calegnya, tetapi itu juga tidak efektif mengingat para caleg pemberi uang juga punya strategi mengunci yang diberi uang. Terima uang ya harus milih.

Masyarakat yang miskin atau yang masih perlu uang 50 ribu, 100 ribu , 150 ribu pada satu hari itu masih sangat banyak. Uang senilai itu masih menggiurkan, masih dibutuhkan. Kemiskian atau ekonomi masih kekurangan  masih merata dibanyak wilayah. kesenjangan ekonomi masih lebar. Di jakarta bisa dilihat banyak pemukiman  elit, apartemen dan disebelahnya  adalah pemukiman kumuh. Tidak hanya di Jakarta,kaum miskin kota ada dimana - mana. Di desa juga  lahan pertanian makin sempit, sehingga memaksa warga jadi pekerja musiman ke kota besar seperti Jakarta,Surabaya, Semarang  dll. dan bahkan memaksa mereka untuk pergi jadi tenaga kerja ke luar negeri.

Sebenarnya sudah banyak usaha pemerintah dan keberhasilan dicapai, tetapi memang belum cukup mengingat besarya jumlah penduduk dan pemerataan ekonomi yang tidak rata, baik dari segi wilayah maupun kelompok masyarakat penerima. Di Indonesia pengelompokan masyarakat  terutama berdasar wilayah tempat tinggal, organisasi formal non formal , suku bangsa dan beberapa sebab lain.Pengelompokan itu membentuk pola komunikasi, pola interaksi dan juga alur-alur transaksi ekonomi.

Contoh potret kemiskinan menunjukkan suku bangsa Jawa yang merupakan jumlah penduduk terbesar sampai saat ini masih menempati porsi terbesar penduduk miskinnya. Jumlah orang miskin maupun persentase kemiskinan suku bangsa jawa yang tinggal di P Jawa masih besar. Pembangunan  memang pesat di wilayah P Jawa tetapi yang menikmati hasil pembangunan utamanya bukan orang jawa.Akses  permodalan masih misterius, perbankan dan perusahaan besar dikuasai kelompok tertentu, distribusi barang juga dikuasai kelompok tertentu, tanah - tanah juga dikuasai kelompok tertentu.Wirasawastawan setempat cenderung kecil menengah dan hanya satu dua yang benar-benar besar. Pengelola pemerintahan dan perijinan memanglah  orang setempat dan mereka kaya ( secara pribadi) dengan memainkan itu, tetapi yang jelas kekayaan ekonomi secara makro dan roda ekonomi  masih dikuasai kelompok tertentu, sehingga pengelola pemerintahan  masih takluk pada kelompok penguasa ekonomi.

Ada Money Politik di daerah Jawa Tengah

Menurut pantauan KIPP , ada praktek money politik ke warga di Kabupaten Boyolali, Klaten, Delanggu, Sukoharjo, Ungaran.
Dari informasi relawan / responden independent langsung, didapat temuan money poiltik ke warga di Solo, didaerah yang berjarak 1 km dari terminal bis Solo, pada saat menjelang pemungutan suara. Calon pemilih diberi 50 - 100 ribu, oleh tim caleg yang beberapa waktu sebelumnya sudah memberi kartu nama caleg berwarna merah dan  atribut kampanye.
Sementara itu di daerah berjarak 2 km dari terminal Kartosuro,  terdapat temuan penyebaran uang yang melibatkan pihak-pihak oknum pengurus RT. Kedua Relawan pelapor minta identitanya dirahasiakan, karena  kwatir dengan urusan administartif terganngu di kelurahan.Selain itu ada motif pemberian uang setelah mencoblos.