Tidak dapat disangkal penyebaran uang untuk memenangkan caleg di banyak tempat menurunkan kualitas demokrasi. Caleg yang terpilih menjadi tidak terjamin kualitasnya. Dan banyak caleg atau partai berpikir dan merasa , telah memberi uang ya sudah, berarti sudah membayar pilihan rakyat yang 5 tahun itu. Tidak perlu tanggung jawab untuk 5 tahun,karena kemarin sudah dibayar untuk memilih.
Di lain pihak masyarakat yang masih banyak berkonomi lemah sangat mudah untuk diberi uang dan dibujuk. Memang ada yang berkilah terima uangnya jangan pilih calegnya, tetapi itu juga tidak efektif mengingat para caleg pemberi uang juga punya strategi mengunci yang diberi uang. Terima uang ya harus milih.
Masyarakat yang miskin atau yang masih perlu uang 50 ribu, 100 ribu , 150 ribu pada satu hari itu masih sangat banyak. Uang senilai itu masih menggiurkan, masih dibutuhkan. Kemiskian atau ekonomi masih kekurangan masih merata dibanyak wilayah. kesenjangan ekonomi masih lebar. Di jakarta bisa dilihat banyak pemukiman elit, apartemen dan disebelahnya adalah pemukiman kumuh. Tidak hanya di Jakarta,kaum miskin kota ada dimana - mana. Di desa juga lahan pertanian makin sempit, sehingga memaksa warga jadi pekerja musiman ke kota besar seperti Jakarta,Surabaya, Semarang dll. dan bahkan memaksa mereka untuk pergi jadi tenaga kerja ke luar negeri.
Sebenarnya sudah banyak usaha pemerintah dan keberhasilan dicapai, tetapi memang belum cukup mengingat besarya jumlah penduduk dan pemerataan ekonomi yang tidak rata, baik dari segi wilayah maupun kelompok masyarakat penerima. Di Indonesia pengelompokan masyarakat terutama berdasar wilayah tempat tinggal, organisasi formal non formal , suku bangsa dan beberapa sebab lain.Pengelompokan itu membentuk pola komunikasi, pola interaksi dan juga alur-alur transaksi ekonomi.
Contoh potret kemiskinan menunjukkan suku bangsa Jawa yang merupakan jumlah penduduk terbesar sampai saat ini masih menempati porsi terbesar penduduk miskinnya. Jumlah orang miskin maupun persentase kemiskinan suku bangsa jawa yang tinggal di P Jawa masih besar. Pembangunan memang pesat di wilayah P Jawa tetapi yang menikmati hasil pembangunan utamanya bukan orang jawa.Akses permodalan masih misterius, perbankan dan perusahaan besar dikuasai kelompok tertentu, distribusi barang juga dikuasai kelompok tertentu, tanah - tanah juga dikuasai kelompok tertentu.Wirasawastawan setempat cenderung kecil menengah dan hanya satu dua yang benar-benar besar. Pengelola pemerintahan dan perijinan memanglah orang setempat dan mereka kaya ( secara pribadi) dengan memainkan itu, tetapi yang jelas kekayaan ekonomi secara makro dan roda ekonomi masih dikuasai kelompok tertentu, sehingga pengelola pemerintahan masih takluk pada kelompok penguasa ekonomi.
